Hukum Coblos dalam Pemilu (4)


Setelah kita memahami bagaimanakah para ulama menilai mengenai hukum menyoblos dalam Pemilu, saat ini kami beralih kepada kesimpulan dari pembahasan ini. Namun sebelumnya kami akan tegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu lewat sistem Demokrasi berdasarkan suara terbanyak itulah yang diambil, sistem pemilihan pemimpin seperti ini bukan berasal dari ajaran Islam. Sebelum melangkah ke kesimpulan, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana Islam menilai demokrasi dan cara memilih pemimpin.

Hukum Pemilu

Penjelasan ini kami bawakan dari guru kami, Syaikh Sholeh Al Fauzan hafizhohullah.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan seluruh sahabatnya. Wa ba’du:

Telah banyak yang menanyakan pada kami mengenai hukum pemilu dan demonstrasi, mengingat kedua perkara ini adalah perkara yang baru muncul saat ini dan diimpor dari non muslim. Mengenai hal ini –dengan taufik Allah- aku katakan:

Pertama:

Adapun penjelasakan mengenai hukum pemilu terdapat beberapa rincian.

1. Apabila kaum muslimin sangat butuh untuk memilih pemimpin pusat (semacam dalam pemilihan khalifah atau kepala negara, pen), maka pemilihan ini disyari’atkan namun dengan syarat bahwa yang melakukan pemilihan adalah ahlul hilli wal ‘aqd (orang yang terpandang ilmunya, yakni kumpulan para ulama) dari umat ini sedangkan bagian umat yang lain hanya sekedar mengikuti hasil keputusan mereka. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ‘anhum, ketika ahlul hilli wal ‘aqd di antara mereka memilih Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu (sebagai pengganti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) dan mereka pun membai’at beliau. Bai’at ahlul hilli wal ‘aqd kepada Abu Bakr inilah yang dianggap sebagai bai’at dari seluruh umat.

Begitu pula ‘Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu menyerahkan pemilihan imam sesudah beliau kepada enam orang sahabat, yang masih hidup di antara sepuluh orang sahabat yang dikabarkan masuk surga. Akhirnya pilihan mereka jatuh pada ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu, kemudian mereka pun membai’at Utsman. Bai’at mereka ini dinilai sebagai bai’at dari seluruh umat.

2. Adapun untuk pengangkatan pemimpin di daerah (semacam dalam pemilihan gubernur, bupati, dan lurah, -pen), maka itu wewenang kepala negara (ulil amri), dengan mengangkat orang yang memiliki kapabilitas dan amanat serta bisa membantu pemimpin pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah Ta’ala,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An Nisa’: 58). Ayat ini ditujukan kepada kepala negara. Yang dimaksud amanat dalam ayat di atas adalah kekuasaan dan jabatan dalam sebuah negara. Wewenang inilah yang Allah jadikan sebagai hak bagi kepala negara, kemudian kepala negara tersebut menunaikannya dengan cara memilih orang yang capable (memiliki kemampuan) dan amanat untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, para khulafaur rosyidin, dan para ulil amri kaum muslimin sesudahnya. Mereka semua memilih untuk menduduki berbagai jabatan orang yang layak untuk mendudukinya dan menjalankannya sebagaimana yang diharapkan.

Adapun pemilihan umum (pemilu) yang dikenal saat ini di berbagai negara, pemilihan semacam ini bukanlah bagian dari sistem Islam dalam menentukan memilih pimpinan. Cara semacam ini hanya akan menimbulkan kekacauan, ketamakan individu, pemihakan pada pihak-pihak tertentu, kerakusan, lalu terjadi pula musibah dan penumpahan darah. Di samping itu tujuan yang diinginkan pun tidak tercapai. Bahkan yang terjadi adalah tawar menawar dan jual beli kekuasaan, juga janji-janji/kampanye dusta.

Kedua:

Adapun demontrasi, agama Islam sama sekali tidak menyetujuinya. Karena yang namanya demontrasi selalu menimbulkan kekacauan, menghilangkan rasa aman, menimbulkan korban jiwa dan harta, serta memandang remeh penguasa muslim. Sedangkan agama ini adalah agama yang terarur dan disiplin, juga selalu ingin menghilangkan bahaya.

Lebih parah lagi jika masjid dijadikan tempat bertolak menuju lokasi demontrasi dan pendudukan fasilitas-fasilitas publik, maka ini akan menambah kerusakan, melecehkan masjid, menghilangkan kemuliaan masjid, menakut-nakuti orang yang shalat dan berdzikir pada Allah di dalamnya. Padahal masjid dibangun untuk tempat berdzikir, beribadah pada Allah, dan mencari ketenangan.

Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim mengetahui perkara-perkara ini. Janganlah sampai kaum muslimin menyeleweng dari jalan yang benar karena mengikuti tradisi yang datang dari orang-orang kafir, mengikuti seruan sesat, sekedar mengikuti orang kafir dan orang-orang yang suka membuat keonaran. Semoga Allah memberi taufik pada kita semua dalam kebaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga serta sahabatnya.

[http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=298362]

Kesimpulan dalam Masalah Coblos/Contreng dalam Pemilu

1. Pemilihan umum sebagaimana yang ada di berbagai negara saat ini sama sekali bukan metode Islam dalam memilih pemimpin. Jika memang ada pemilihan pemimpin, maka yang berhak memilih adalah ahlu hilli wal ‘aqd. Sedangkan umat cuma mengikuti keputusan mereka.

2. Masalah pemilu adalah masalah khilafiyah (ijtihadiyah) di antara para ulama Ahlus Sunnah saat ini. Oleh karena itu, mencoblos dalam pemilu bukanlah masalah manhajiyah yang bisa menyebabkan orang yang mencoblos keluar dari Ahlu Sunnah atau sebagai standar dari cinta dan benci.

3. Sebagian ulama memandang bolehnya mengikuti pemilu bahkan mewajibkannya. Alasan mereka, apabila orang yang baik-baik tidak mendapat suara yang mencukupi, orang-orang jeleklah yang menguasai posisi mereka.

4. Sebagian ulama melarang ikut serta dalam pemilu secara mutlak. Alasannya, tidak ada maslahat yang dicapai dalam pemilu. Bahkan orang yang mengikutinya bukan menghilangkan bahaya yang lebih ringan namun sebenarnya dia telah terjerumus dalam bahaya yang lebih besar.

5. Adapun sebagian ulama ada juga yang membolehkan, namun mereka memberikan berbagai persyaratan. Syarat yang harus terpenuhi adalah:

a. Orang yang memilih hendaknya orang yang berilmu (bukan sembarang orang) dan jika memilih pemimpin daerah atau wilayah di bawahnya maka cukup dengan penunjukkan dari kepala negara.

b. Calon pemimpin yang dipilih haruslah dari partai Islam, orang yang baik-baik dan sholeh serta memiliki manhaj (cara beragama) yang benar.

c. Calon pemimpin yang dipilih adalah yang mau memperjuangkan hukum Islam.

6. Jika kita melihat pada pendapat ketiga dan syarat yang diberikan, syarat ini sangat berat jika diterapkan pada pemilu yang ada di Indonesia saat ini. Kebanyakan pemilih bukanlah orang yang perhatian pada agamanya, sehingga pilihannya kadang jatuh pada orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan. Namun, karena yang dia pilih adalah kenalan, kerabat atau telah diberi uang sogok, akhirnya pilihan jatuh pada orang tersebut. Apalagi terakhir, sulit para caleg yang ada menerapkan berbagai hukum Islam di bumi pertiwi ini.

7. Adapun alasan para ulama yang mewajibkan ikut pemilu, maka ini juga sudah disanggah oleh Syaikh Muqbil rahimahullah. Alasan pendapat ini kurang tepat –apalagi diterapkan di Indonesia- dikarenakan sulit berbagai maslahat bisa tercapai. Suara orang banyak tetap dimenangkan meskipun suara orang sholeh dan orang baik-baik itu benar. Inilah realita yang terjadi di parlemen di negeri kita saat ini. Malah pemilu yang terjadi saat memunculkan sifat ketamakan dari para caleg yang ada untuk mengejar kursi kekuasaan, bukan ingin mensejaterahkan rakyat. Tidak ada yang bisa memungkuri hal ini. Di antara buktinya adalah banyaknya praktek suap (sogok) yang terjadi. Mengenai praktek yang satu ini kami lampirkan dalam fatwa Al Lajnah Ad Da’imah di sini.

8. Kesimpulan yang paling menarik dalam masalah ini apakah harus nyoblos ataukah tidak, kita dapat melihat dari perkataan Syaikh Sholeh Al Munajjid sebagaimana yang pernah kami postingkan sebelumnya.

“Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.

Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaumm muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan menimbang-menimbang kaedah tersebut”.

9. Lalu jika kita bolehkan untuk coblos? Apa lantas beda kita dengan Ikhwanul Muslimin? Jawabnya, bedanya jelas. Kita –salafiyin- memandang pada maslahat dan mudhorot ketika ingin turut serta dalam Pemilu, namun asalnya kita anggap bahwa Pemilu bukanlah jalan yang Islami untuk mengangkat pemimpin. Sedangkan Ikhwanul Muslimin punya prinsip dakwah yang harus duduk lewat parlemenen terlebih dahulu dan itulah jalan mengangkat pemimpin. Prinsip dakwah mereka bukan diawali dengan mendakwahi umat untuk memperhatikan akidah dan tauhid yang benar sebagaimana dakwah Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jadi jelaslah berbeda.

Wallahu waliyyut taufiq. Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

 

Tulisan lawas direvisi ulang @ Ummul Hamam, Riyadh, KSA, 13 Jumadats Tsaniyah 1433 H

Akhukum fillah: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Ikuti status kami dengan memfollow FB Muhammad Abduh TuasikalFans Page Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat, Twitter @RumayshoCom

Akan segera hadir buku Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal terbaru: “Kenapa Masih Enggan Shalat?” seharga Rp.16.000,-. Silakan lakukan pre order dengan format: Buku enggan shalat# nama pemesan# alamat# no HP# jumlah buku, lalu kirim sms ke 0852 00 171 222.



Pernah mengenyam pendidikan S1 di Teknik Kimia UGM Yogyakarta dan S2 Polymer Engineering di King Saud University Riyadh. Pernah menimba ilmu diin dari Syaikh Sholeh Al Fauzan, Syaikh Sa'ad Asy Syatsri, dan Syaikh Sholeh Al 'Ushoimi. Aktivitas beliau sebagai Pimpinan Pesantren Darush Sholihin Gunungkidul, Pengasuh Rumaysho.Com, serta Pimpinan Redaksi Muslim.Or.Id.


  • Annas

    Assalamu’alaikum, ustadz.
    Ana masih kurang jelas. Andai kata keikutsertaan dalam pemilu dibolehkan sedangkan membentuk parpol itu dilarang dalam Islam, lalu ketika kita ikut pemilu, apakah itu berarti kita mendukung keberadaan parpol?

    • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

      Wa’alaikumus salam. Itu bukan berarti mendukung parpol. Namun ada maslahat dan mudhorot yg jadi pertimbangan. Silakan lihat serial2 sebelumnya.

  • http://www.facebook.com/wahyu.awaludin1 Wahyu Awaludin

    Secara umum saya setuju banget fatwa ini..
    tapi saya jadi mau mengecek paradigma penulis di poin no.9.
    “Lalu jika kita bolehkan untuk coblos? Apa lantas beda kita dengan Ikhwanul Muslimin?”
    yang saya tangkap dari kata-kata di atas adalah dalam masalah ini penulis membedakan Ikhwanul Muslimin dengan Ahlu Sunnah. Katakanlah itu memang berbeda, tetapi memasukkan pembedaan itu di poin kesimpulan? saya rasa tidak. Itu akan menajamkan pembedaan yang telah ada di kepala kaum muslimin yang membaca tulisan ini.

    Kalau penulis meyakini di poin nomor 1 bahwa ini bukanlah masalah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ahlu Sunnah, untuk apa mengungkit Ikhwan Muslimin di poin no.9? seolah pada akhirnya pendapat di masalah ini bukanlah ahlu Sunnah yang setuju atau tidak setuju dalam mencoblos, tetapi menjadi tiga: ahlu Sunnah yang setuju, ahlu Sunnah yang tidak setuju, dan Ikhwanul Muslimin.

    Dapat tidak poin yang saya maksudkan? maaf jika saya menyampaikannya dengan kurang jelas. Yang ingin saya tulis adalah jangan sampai fokus kita pada akhirnya malah bergeser.

    Yah, tapi pada akhirnya saya tidak tahu apa yang ada di benak penulis. Secara umum saya sangat menghargai empat seri tulisan tentang ini karena sangat berguna untuk menambah ilmu. Terima kasih banyak..

    :)

    • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

      Allahu yubaarik fiik

      Untuk membuktikan bahwa IM adl ahlus sunnah ataukah bukan tdk bs dg sekedar klaim. Walaupun mrk mengakui sbg ahlus sunnah, namun senyatanya tdk.
      Muhammad Abduh Tuasikal
      Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

      By my IPhone

      في ٠٦‏/٠٥‏/٢٠١٢، الساعة ٣:٠١ ص، كتب “Disqus” :

      • http://www.facebook.com/wahyu.awaludin1 Wahyu Awaludin

        poin dari saya sebenernya bukan apakah IM ahlu Sunnah atau tidak. Bukan itu,,untuk poin yang di atas saya kurang paham. Yang saya komentari adalah alur logika yang penulis pakai di kesimpulan poin no.9..begitu loh :)

        • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

          Terima kasih masukannya. Intinya, kami memasukkan point ke-9 agar tidak ada yg salah paham, dikira bahwa setiap yang dukung pemilu berarti mendukung IM. Itu saja yg kami ingin tegaskan. Dan kami rasa point tersebut untuk mencegah ada yang salah paham dengan tulisan ini.

          Jazakumullah khoiron.

          2012/5/6 Disqus

        • https://me.yahoo.com/a/lLKi.lUDooFV.M.y.2GNz6eLHBAWmEBLL8I-#04d1a MAS KUKUN

          Saya rasa point kesembilan itu memberikan garis besar pembeda antara IM dan ahlussunah supaya orang2 parpol gak seenaknya klaim `kan ada fatwanya tuh` dan lain2

          • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

            Betul sekali dengan pernyataan Mas Kukun. Siip …

            2012/5/12 Disqus

    • http://batman-superhero.com Pks Terbuka

      Ikhwanul Muslimin jelas beda dengan Ahlu Sunnah dong. masa gitu aj gk ngerti.

      • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

        Barakallahu fiikum.

        2014-03-11 11:47 GMT+07:00 Disqus :

  • Ibnu_rosik

    assalamu’alaikum, ustadz… Demokrasi bukannya dari islam.. seperti para sahabat memilih Abubakar Assidiq.

  • Ummu Akmal

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya awam, mengingat tulisan ini ada disini, saya rasa, ketika bertanya tentu disini juga tempat yang pertama dituju.
    Pada kalimat, “Calon pemimpin yang dipilih haruslah dari partai Islam, orang yang baik-baik dan sholeh serta memiliki manhaj (cara beragama) yang benar.” dan “Calon pemimpin yang dipilih adalah yang mau memperjuangkan hukum Islam.”
    Pertanyaan saya :
    1. Adakah di Indonesia kualitas calon pemimpin yang seperti demikian, ustadz?
    2. Lalu, partai mana yang paling mendekati kebenaran?

    3. Pada poin “Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan”, lalu melihat keadaan di Indonesia, apakah ikut serta mencoblos dalam pemilu, lebih besar manfaat atau mudharatnya?

    Jazakallaahu khairan

  • andhika

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya awam mau tanya sebentar lagi kan ada pilgub dan pilwagub (jateng), apakah boleh kita menjadi anggota panitia pemungutan suara ?

    Jazakallaahu khairan

    • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

      Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Saran kami tdk.

  • saya tea

    mendirikan partai oleh orang orang yang bermanhaj islam adalah untuk mengurang mudhorot yang timbul dalam pemilu. coba bayangkan jika yang ada hanya partai fasik, fartai kafir partai sableng dll. bagaimana jadinya pemerintah ini.?

  • saya tea

    terus kita mau pilih siapa.?

  • Abdurrahman

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Saya melihat dalam pembentukan parpol banyak sekali hal2 munkar yang harus dilalui sebelumnya sampai menjadi partai yang masuk ke arena pemilu. Seperti mengakui dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD sebagai sumber hukum padahal satu2nya sumber hukum adalah hukum islam. Kemunkaran lain adalah menyatakan bahwa “kami tidak akan menerapkan syari’at islam di Indonesia” padahal menerapkan Syari’at adalah wajib.

    Selanjutnya, katakanlah sudah ada partai islam yang berhasil menempuh itu semua. Sehingga rakyat mempunyai alternatif pilihan dalam pemilu. Jika demikian, makin banyak rakyat yang tidak sadar bahwa sistem pemilu adalah sistem yang rusak. Semakin banyak yang menerima hukum yg saat itu berlangsung tanpa melihat bahwa hukum tersebut adalah hukum kufur yang harus ditinggalkan. Ini karena penjelasan yang diberikan kepada rakyat adalah, “Mari dukung kami untuk memperbaiki kondisi kalian dari dalam parlemen”, sedangkan penjelasan tentang bahaya mengakui hukum selain hukum Allah tidak diberikan. Yang saya takutkan, banyak umat yang tanpa sadar terjatuh ke dalam kekufuran karena mengakui hukum selain hukum Allah layak diterapkan.

    Jika maslahat2 jika ada pemimpin dalam parlemen dari golongan pembela islam layak dipertimbangkan, lebih penting mana dari menjaga aqidah seorang muslim? Lebih penting mana menerapkan pelajaran Al-Quran di Sekolah Dasar ketimbang menjaga Aqidahnya? Hal ini menurut saya perlu disampaikan ke para ‘ulama yang mumpuni dalam membahas hal ini. Karena penjelasan tentang menghindari kekufuran dalam pemilu sangat sedikit sekali dibahas ketimbang maslahat2 yang belum tentu ada dalam fatwa-fatwa ulama sekarang.

    Jika dimungkinkan, maka akan ada satu solusi dari para Ulama untuk menyikapi pemilu dan demokrasi. Karena pemilu tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Saya sendiri tetap berusaha mengikuti pendapat ‘Ulama-‘Ulama mu’tabar sambil melihat realitas yang ada. Oleh karena itu saya tidak ikut pemilu.

  • Abu Aulia Ibnu Salim

    Assalamu’alaikum, jadi kesimpulannya berdasarkan point no 8 yg kondisional maka nyoblos pemilu di 2014 itu boleh atau tidak ustadz? kesimpulannya terasa masih mengambang antara boleh dan tidak

  • Muhammad Ali

    kalo ana golput aja karena nggak ada ngaruhnya….

    • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

      Sama halnya dg kami.

      Muhammad Abduh Tuasikal, MSc
      Rumaysho.com via My Ipad

  • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

    Wa’alaikumussalam. Golput ataukah tidak tergantung pada kemaslahatan. Lihat bahasan kami di sini: http://rumaysho.com/jalan-kebenaran/hukum-coblos-dalam-pemilu-4-2426

  • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

    Barakallahu fiikum.

    2014-02-16 1:14 GMT+07:00 Disqus :

  • Fulan

    sekalian bareng dan bersatu saja dengan IM khowarij…

    • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

      Biarkanlah tuduhan dan celaan dari antum Allah yang balas.

  • Gugum Iskan

    MUI mengeluarkan fatwa : “Umat Islam wajib memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang bertakwa, yang memiliki sifat kejujuran (shiddiq) dapat dipercaya (amaanah), aspiratif (tabliigh) dan memiliki kemampuan manajerial (fathoonah)”