Hukum Coblos dalam Pemilu (3)


Saat ini kita akan melihat pendapat lainnya mengenai hukum contreng/ coblos atau memberikan suara dalam pemilu. Ternyata tidak sedikit dari para ulama yang membolehkannya jika ikut nyoblos. Namun mereka berpendapat demikian karena memandang maslahat dan memberikan syarat-syarat yang mesti diperhatikan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Syaikh Musthofa Al ‘Adawi dan Al Lajnah Ad Daimah (komisi fatwa di Saudi Arabia). Fatwa terakhir dari Syaikh Sholeh Al Munajjid akan lebih memperjelas masalah ini.

[1] Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –rahimahullah-, pakar hadits abad ini

Fatwa beliau ini adalah lanjutan dari jawaban beliau terhadap pertanyaan dari partai FIS Al Jazair.

Pertanyaan kedua: Bagaimana menurut hukum syar’i mengenai bantuan dan dukungan yang diberikan untuk kegiatan pemilu?

Jawab: Sekarang ini kami tidak menganjurkan siapapun saudara kita sesama muslim untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen di negara yang tidak menjalankan hukum Allah. Sekalipun undang-undang dasarnya menyebutkan Islam sebagai agama negara. Karena dalam prakteknya hanya untuk membius anggota parlemen yang lurus hatinya. Dalam negara semacam itu, para anggota parlemen sedikitpun tidak pernah mampu merubah undang-undang yang berlawanan dengan Islam. Fakta itu telah terbukti di beberapa negara yang menyatakan Islam sebagai agama negaranya.

Jika berbenturan dengan tuntutan zaman maka beberapa hukum yang bertentangan dengan Islam sengaja disahkan oleh parlemen dengan dalih belum tiba waktu untuk melakukan perubahan!! Itulah realita yang kami lihat di sejumlah negara. Para anggota parlemen mulai menanggalkan ciri dan identitas keislamannya. Mereka lebih senang berpenampilan ala barat supaya tidak canggung dengan anggota-anggota parlemen lainnya. Orang ini masuk parlemen dengan tujuan memperbaiki orang lain, tapi malahan ia sendiri yang rusak. Hujan itu pada awalnya rintik-rintik kemudian berubah menjadi hujan lebat!

Oleh karena itu, kami tidak menyarankan siapapun untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen.

Namun menurutku, bila rakyat muslim melihat adanya calon-calon anggota parlemen yang jelas-jelas memusuhi Islam, sedang di situ terdapat calon-calon beragama Islam dari berbagai partai Islam, maka dalam kondisi semacam ini, aku sarankan kepada setiap muslim agar memilih calon-calon dari partai Islam saja dan calon-calon yang lebih mendekati manhaj ilmu yang benar, seperti yang diuraikan di atas.

Demikianlah menurut pendapatku, sekalipun saya meyakini bahwa pencalonan diri dan keikutsertaan dalam proses pemilu tidaklah bisa mewujudkan tujuan yang diinginkan, seperti yang diuraikan di atas. Langkah tersebut hanyalah untuk memperkecil kerusakan atau untuk menghindarkan kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan. Kaedah inilah yang biasa diterapkan oleh para pakar fiqh.

Pertanyaan ketiga: Bagaimana hukumnya kaum perempuan mengikuti pemilu?

Jawab: Boleh saja, tapi harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu memakai jilbab secara syar’i, tidak bercampur baur dengan kaum lelaki, itu yang pertama.

Kedua, memilih calon yang paling mendekati manhaj ilmu yang benar, menurut prinsip menghindarkan kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan, seperti yang telah diuraikan di atas.

[Disalin dari Madarikun Nazhar Fis Siyasah, Syaikh Abdul Malik Ramadlan Al-Jazziri, edisi Indonesia “Bolehkah Berpolitik?”, hal 45-46]

[2] Syaikh ‘Abdurrahman Al Barrok –hafizhohullah-, ulama senior di kota Riyadh Saudi Arabia dan terkenal keilmuannya dalam masalah akidah

Pertanyaan:

Wahai fadhilatusy Syaikh, sekarang banyak dikemukakan masalah pemilihan umum tingkat daerah. Apa pendapatmu mengenai keikutsertaan dalam pemilu seperti itu?

Jawab:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Wa ba’du:

Munculnya cara pemilihan umum tingkat daerah dan semacamnya, atau pemilihan penguasa pada wilayah lainnya adalah di antara bentuk taqlid (sekedar ikut-ikutan) dan tasyabbuh (menyerupai orang kafir) yang dimasukkan atau diimpor ke tengah-tengah kaum muslimin.

Asalnya (yang benar), ulil amri (kepala negara) berijtihad untuk memilih orang yang capable (memiliki kemampuan) dan sholeh untuk mengurusi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Ulil amri di sini meminta nasehat kepada orang-orang yang ahli di bidangnya dan menghendaki kebaikan bersama. Akan tetapi, jika rakyat diminta untuk menyumbangkan suara dalam pemilihan, maka hendaklah para penuntut ilmu (yang perhatian pada agamanya), juga orang-orang yang baik-baik ikut serta dalam memilih caleg yang baik dari sisi agama dan dunia. Hal ini dilakukan agar orang-orang bodoh, orang yang gemar bermaksiat (fasiq), dan orang yang sekedar mengikuti hawa nafsu tidak menang dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan hawanya (keinginannya) dan orang yang sejenis dengan mereka. Jika orang-orang baik turut serta memilih, maka ini akan memperbanyak kebaikan, kejelekan pun berkurang sesuai dengan kemampuan yang ada. Sunggun Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu” (QS. At Taghaabun: 16). Allah Ta’ala juga berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az Zalzalah: 7)

Hikmah dari ini semua: Seorang hendaknya berusaha mewujudkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya dan bukan kewajiban baginya untuk menyempurnakan tujuan.

Kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dan semoga Allah menjadikan pemimpin adalah orang-orang terbaik di antara mereka. Wallahu a’lam.

[http://www.shawati.com/vb/archive/index.php/t-12080.html]

[3] Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman Al Jibrin –rahimahullah-, salah satu ulama besar di Saudi Arabia

Fadhilatusy Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman Al Jibrin ditanya mengenai pandangan beliau terhadap keikutsertaan dalam pemilu baladiyah (semacam pemilu tingkat daerah) dengan mendaftarkan diri, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Jawab: Jika dipandang dari pentingnya pemilu ini dan dampak yang muncul dengan bagusnya keadaan pemerintahan, serta bisa menentukan berbagai kebijaksanaan yang urgen dan manfaat bagi negera dan rakyat, maka kami menilai bahwa penting sekali untuk ikut serta dalam pemilu semacam ini, dan memilih calon yang terbaik dari sisi kemampuan, wawasan dan kapasitas sehingga dia dapat betul-betul mengabdi. Diharapkan pula bahwa yang terpilih nantinya adalah orang yang sholeh, dapat membuat inovasi baru dan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi sebab baiknya agama rakyat, serta memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kondisi real. Demikian pula akan diangkat para pejabat yang sholeh dan reformis serta memiliki kapasitas dari kalangan orang-orang yang benar-benar beriman, mengharapkan kebaikan bagi penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, jika yang mencalonkan diri adalah orang yang punya kemampuan, wawasan dan bagus agamanya sehingga dapat mengangkat bawahan dari kalangan orang-orang sholeh dan berpengetahuan, maka itulah yang terbaik untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Wallahu a’lam.

[http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-16999.html]

[4] Syaikh ‘Ali bin Hasan Al Halabiy–hafizhohullah-, murid senior Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dan pakar hadits

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Sebagian ulama dan masyaikh mengeluarkan fatwa tentang bolehnya penduduk Irak masuk dan ikut serta dalam pemilu di Irak. Jadi pertanyaanku –wahai Syaikh-: Bukankah engkau melihat bahwa fatwa semacam ini malah akan membuka pintu untuk berbagai kelompok (partai) agar masuk dalam parlemen dan ikut serta dalam pemilu dengan alasan karena ini adalah keadaan darurat, sedangkan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Syaikh ‘Ali bin Hasan Al Halabi menjawab:

Keadaan ‘Irak saat ini begitu pelik dan ruwet. Dalam masalah pemilu –sebagaimana yang telah lewat- harus kita tinjau lebih mendalam lagi dan jika ingin diputuskan, maka perlu dilihat hakikat sebenarnya sebagaimana yang pernah aku isyaratkan padanya. Di markaz Al Imam Al Albani pun telah keluar fatwa mengenai bolehnya ikut serta dalam pemilu jika terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga ada fatwa dari Syaikh ‘Ubaid Al Jabiriy mengenai bolehnya hal ini. Jika aku menilai, perkara ini amatlah ruwet (rumit). Kita harus melihat maslahat dan mafsadat. Tidak boleh kita legalkan secara mutlak atau pun kita larang secara mutlak.

[http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=2467]

[5] Para Ulama di Al Lajnah Ad Da’imah lil Buhuts wal Ifta’ (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi)

Ada beberapa fatwa Lajnah Da’imah mengenai pemilu. Berikut adalah salah satunya.

Fatwa no. 14676

Pertanyaan: Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa nanti di negara kami, Al Jaza-ir akan dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPR. Dalam pemilu tersebut, terdapat partai yang memperjuangkan hukum Islam. Namun ada juga partai yang menolak hukum Islam. Apa hukum memilih partai yang anti hukum Islam padahal dia tetap shalat?

Jawab: Wajib bagi setiap muslim di berbagai negeri yang berhukum dengan selain hukum Islam, agar mereka mencurahkan usaha mereka semampunya untuk berhukum dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling bahu membahu dan menolong partai yang diketahui akan menegakkan syari’at Islam. Adapun menolong partai yang menolak penerapan hukum Islam, hal ini tidak diperbolehkan, bahkan pelakunya menjadi kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al Maa’idah: 49-50). Oleh karena itu, ketika Allah telah menyatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Islam adalah kafir, maka Allah memperingatkan agar kita tidak menolong mereka atau menjadikan mereka sebagai wali (penolong). Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa jika memang mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS. Al Ma’idah: 57)

Wa billahi taufik. Semoga shalawat dan salam dari Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’

Anggota: ‘Abdullah bin Ghodyan

Wakil Ketua: ‘Abdur Rozaq ‘Afifi

Ketua: Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz

[Maktabah Asy Syamilah]

[6] Syaikh Musthofa Al ‘Adawi, ulama terkemuka di Mesir, murid dari Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i, dan terkenal dengan ilmu tafsir dan haditsnya

Syaikh Musthofa Al ‘Adawi hafizhohullah berkata, “Adapun memberikan suara dalam pemilu, maka ini kembali pada kaedah ‘memilih mudhorot (bahaya) yang lebih ringan’. Jika ada calon yang fasik dan ada calon yang sholeh, maka memberi suara ketika itu dalam rangka memilih bahaya yang lebih ringan (mengikuti pemilu termasuk mudhorot, tidak memilih calon yang sholeh termasuk mudhorot, maka ketika itu dipilihlah bahaya yang lebih ringan, pen). Jadi memberikan suara ketika itu dalam rangka memilih bahaya yang lebih ringan.” (Diambil dari video: http://www.youtube.com/watch?v=ce7JnGuyB_s)

[7] Syaikh Sholeh Al Munajjid, ulama Saudi Arabia dan di antaranya murid Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, juga menjadi pengelola website Al Islam Sual wal Jawab (Tanya Jawab Islam)

Dalam fatwa Al Islam Sual wal Jawab, Syaikh Sholeh Al Munajjid hafizhohullah berkata, “Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.

Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaumm muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan menimbang-menimbang kaedah tersebut.” (Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no. 3062).

Tulisan berikut masih berlanjut pada bahasan kesimpulan. Nantikan dalam serial berikutnya. Wa billahit taufiq.

 

@ Ummul Hamam, Riyadh, KSA, 11 Jumadats Tsaniyah 1433 H

Akhukum fillah: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Ikuti status kami dengan memfollow FB Muhammad Abduh TuasikalFans Page Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat, Twitter @RumayshoCom

Akan segera hadir buku Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal terbaru: “Kenapa Masih Enggan Shalat?” seharga Rp.16.000,-. Silakan lakukan pre order dengan format: Buku enggan shalat# nama pemesan# alamat# no HP# jumlah buku, lalu kirim sms ke 0852 00 171 222.



Lulusan S-1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-2 Polymer Engineering (Chemical Engineering) King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. Pernah menimba ilmu agama dari ulama besar seperti Syaikh Shalih Al-Fauzan, Syaikh Sa'ad Asy-Syatsri dan Syaikh Shalih Al-'Ushaimi. Aktivitas: Pimpinan Pesantren Darush Sholihin Gunungkidul dan Pengasuh Rumaysho.Com dan Penasihat Muslim.Or.Id.


  • http://www.facebook.com/wahyu.awaludin1 Wahyu Awaludin

    saya pikir pendapat syaikh al-Halabi perlu kita renungkan. Ini memang masalah yang sangat rumit. Tak bisa dimutlakan boleh atau tidak boleh. Dan pasti keadaan/konteks situasi tiap negeri itu beda. Beda Irak dengan di Indonesia. Beda situasi di Amerika dengan di Arab Saudi. menurut hemat saya, fatwa tiap negeri seharusnya disesuaikan dengan keadaan tiap negeri..

    Wallahu a’lam..

    • http://rumaysho.com Muhammad Abduh Tuasikal

      Fatwa terakhir dari Syaikh Sholeh Al Munajjid mungkin bisa jadi kesimpulan kami:

      Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang
      berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini
      tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.
      Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti
      ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin
      atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja,
      begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama
      mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan
      karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan
      seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah
      satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaumm muslimin. Atau karena
      suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan
      seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

      Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di
      atas kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini
      sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan
      menimbang-menimbang kaedah tersebut.” (Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no. 3062).

      • Masrawin

        Assalamu`alaikum
        Dengan adanya fatwa2 membolehkan dan melarangnya terus apa bedanya kita ama dengan Ikhwanul Muslimin kan alasan mereka dari dulu juga sama ?

        • http://www.facebook.com/profile.php?id=615804048 Jati Kuncoro

          Yang diikuti itu bukan Syaikh dari kelompok Salafiyin atau dari Kelompok Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi yang diikuti adalah yang paling mendekati dengan kebenaran.
          Setahu saya, meski secara kebijakan memperbolehkan kesertaan dalam pemerintahan non Islami, banyak juga tokoh Ikhwanul Muslimin yang menolak kesertaan sebuah kelompok dakwah bergabung dengan pemerintahan non Islami, baik dari badan eksekutif ataupun legislatif. Sebagaimana juga masyayikh dari kelompok Salafi ada yang menolak dan memperbolehkan kesertaan dalam pemerintahan ini.

           Bahkan sepengetahuan saya, di atas muka bumi ini belum ada satupun negara Islam ( dan yang mengaku Islam) bisa benar-benar sempurna menjalankan Islam dalam seluruh hukumnya.
           

          • Masrawin

            Jazakallah khair atas saran dan jawabannya.

          • https://me.yahoo.com/a/lLKi.lUDooFV.M.y.2GNz6eLHBAWmEBLL8I-#04d1a MAS KUKUN

            Masrawin tolong baca lagi tulisan jatikuncoro ya,satulagi jawaban anda sudah pada point kesembilan dari dalam Pemilu (4)

          • https://me.yahoo.com/a/lLKi.lUDooFV.M.y.2GNz6eLHBAWmEBLL8I-#04d1a MAS KUKUN

            Mas Jati Kuncoro benar ada beberapa tokoh yang ada sebutkan,cuma menurut IM itu fiqh prioritas mereka adalah berpolitik jelas beda ama salafy mas memprioritaskan dakwah tauhid ,untuk berparlemen melihat mashlahat dan mafsadatnya artinya setiap negara gak dipukul rata untuk kasusnya. IM klo negara itu ada peluang buat masuk parlemen mereka pasti masuk ke parlemen dangan alasan fiqhul waqi`. Nah inilah prinsip mereka,pasti ada yang mengatakan kami (IM) juga dakwah tauhid tapi negara juga,coba anda baca pernyataan saudara Fahrul di atas deh terutama pada kalimat terakhir:
            “Untuk mereka yang ingin berdakwah melalui parpol dan
            pemilu dalam sistem demokrasi lakukanlah apa dilakukan Nabi Yusuf
            berdakwah tauhid dan berhukum Islam(pernyataan saya ini terinspirasi
            oleh kajian Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat saat menjelasakan tafsir
            surat Yusuf)”
            Apakah para aktivis dakwah di Indonesia sudah melakukan seperti apa dilakukan Nabi Yusuf saat di pemerintahan dan parlemen(DPR)?!

          • http://www.facebook.com/profile.php?id=615804048 Jati Kuncoro

            “IM itu fiqh prioritas mereka adalah berpolitik”

            Ini penelitian, pengamatan, atau memang kenyataan?

            Setahu saya, IM memiliki prioritas bertingkattingkat. Baik level perseorangan, keluarga, masyarakat, dan negara.

            Ketika seseorang jadi pemimpin sebuah negara, masuk dalam pemerintahan, yang dilakukan apa saja?

  • Abu_aisyah

    subhanalloh, para pecinta kebenaran hendaknya menyimak dengan hati yang lapang. lakukan semua karena mengharap ridlo dari Alloh. sesungguhnya ana mencintai para ulama karena Alloh.

  • Fahrul

    Assalamu`alaikum
    Saya rasa mengikuti pemilu dan partai politk itu
    boleh2 saja cuma harus diberikan sebuah garis besar kepada mereka yang
    ingin masuk parlemen dan pemerintahan agar mereka bisa memprioritaskan
    dakwah tauhid,pemberantasan syirik dan bid`ah serta harus dilakukan
    secara terperinci. Untuk mereka yang ingin berdakwah melalui parpol dan
    pemilu dalam sistem demokrasi lakukanlah apa dilakukan Nabi Yusuf
    berdakwah tauhid dan berhukum Islam(pernyataan saya ini terinspirasi
    oleh kajian Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat saat menjelasakan tafsir
    surat Yusuf)